STUDI TENTANG KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA KAJEN, KECAMATAN CEPER, KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016

M. Pujodarmo, Muhtasim ., Naomi Lastri Maysanti

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran masyarakat terhadap
pelaksanaan pelaporan peristiwa kependudukan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan di Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten tahun 2006.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang konsisten. Di samping itu, digunakan penelitian yuridis
sosiologis guna mencari jawaban terhadap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk melaporkan
dokumen kependudukan sebagai bentuk peristiwa kependudukan yang dialaminya berdasarkan UU no 23 tahun
2006.
Hasil penelitian ini adalah dari proses wawancara yang dilakukan dengan informan di lapangan diperoleh
data sebagai berikut : 1) Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui bahwa peristiwa kependudukan yang
mereka alami harus dilaporkan kepada petugas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) melalui pemerintah
desa, karena peristiwa tersebut berkaitan dengan perubahan data seperti KTP, Kartu Keluarga, pindah alamat
dan sebagainya. 2) Umumnya anggota masyarakat telah dengan kesadarannya melaporkan kelahiran anggota
keluarga baru kepada petugas kelurahan untuk ditindaklanjuti ke Dukcapil. 3) Terhadap perubahan nama dari
anggota keluarga masyarakat Desa Kajen telah pula dilaporkan kepada pemerintah desa yang kemudian
dilanjutkan ke Dukcapil. 4) Terhadap peristiwa pindah datang dan pindah pergi informan juga menyatakan telah
dilaporkan kepada pemerintah Desa setempat.
Kata Kunci : Undang-undang, Dukcapil, kependudukan

Full Text:

PDF

References


Assidiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara

Indonesia. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu.

Bala i Pusta ka. 2011. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta.

Hendra, Karianga. 2011. Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah,

Perspektif Hukum dan Demokrasi. Bandung:

PT. Alumni.

Herkim, Budiono. 2015. Kumpulan Tulisan Hukum

Perdata di Bidang Kenotariatan. Buku Ketiga.

Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Johny, Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian

Hukum Normatif. Ma lang: Daya M edia

Publishing.

Komaruddin, Sahid. 2011. Memahami Sosiologi

Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soeryono, Soekanto. 1999. Undang-Undang Nomor

Tahun 2 006 tentang Administ rasi

Kependudukan.

________________. 2007. PPRI Nomor 37 Tahun

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No

Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.

Bupati Boyolali. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten

Boyolali Nomor 8 Tahun 2 016 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.